Kuala Lumpur - Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) menyambut keanggotaan negara ketiga yang mewakili wilayah Amerika Selatan, yaitu Honduras.

"Ini adalah sejarah, jumlah anggota CPOPC telah meningkat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers setelah Pertemuan Menteri CPOPC ke-11 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari Rabu, 17 Mei 2023. Di masa depan, tambahnya, Papua Nugini akan menjadi anggota baru.

Sebelumnya, anggota negara CPOPC yang dipimpin oleh Malaysia tahun ini hanya Indonesia dan Malaysia. Namun, perwakilan dari negara-negara lain sering menghadiri banyak pertemuan sebelumnya, seperti pertemuan terakhir di Kuala Lumpur pada 17 Mei yang dihadiri oleh perwakilan dari Ghana, Papua Nugini, dan Nigeria, baik sebagai pengamat maupun tamu.

Keanggotaan Honduras sebagai anggota baru akan lebih memperkuat kerja sama di antara negara-negara penghasil minyak sawit. "Pengembangan ini akan membuka jalan bagi negara-negara penghasil minyak sawit lainnya untuk bergabung dengan CPOPC dan memanfaatkannya sebagai platform strategis dalam meningkatkan upaya untuk mencapai tujuan keberlanjutan," seperti dikutip dari pernyataan tertulis CPOPC.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Airlangga Hartarto, Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia - yang juga Wakil Perdana Menteri Malaysia, dan Menteri Pertanian dan Peternakan Honduras menekankan pentingnya memperkuat peran strategis CPOPC dalam menyediakan kolaborasi dan upaya yang terpadu di antara para produsen minyak sawit.

Airlangga Hartarto berbagi optimisme bahwa produksi, permintaan, dan harga minyak sawit akan tumbuh tahun ini meskipun ada tantangan dalam industri ini. "Kami pasti melihat tantangan terhadap produk CPOPC di Eropa, India, dan banyak negara lain," katanya.

Pada akhir tahun lalu, Uni Eropa mengeluarkan Regulasi Produk Bebas Deforestasi yang sangat berdampak pada industri minyak sawit. Mereka juga merumuskan aturan-aturan yang akan mempengaruhi industri minyak sawit, seperti regulasi tentang tenaga kerja paksa, direktif klaim hijau, dan direktif energi terbarukan ketiga.

Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia berencana mengunjungi markas besar Uni Eropa di Brussels pada 30-31 Mei 2023.