Pengadilan Indonesia Menolak Tawaran Untuk Mengembalikan Izin Minyak Kelapa Sawit Di Papua

JAKARTA: Pengadilan Indonesia menolak tawaran dari dua perusahaan untuk mengembalikan izin perkebunan minyak kelapa sawit dia wilayah paling timur Papua, dalam apa yang dilihat sebagai ujian terhadap janji pemerintah untuk menghentikan konversi lahan tersebut untuk menahan deforestasi.

Putusan tersebut muncul dua bulan setelah Indonesia mengatakan bahwa mereka tidak akan menyetujui izin minyak kelapa sawit yang baru setelah moratorium perkebunan berakhir.

PT Papua Lestari Abadi (PLA) dan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) memiliki izin untuk sekitar 70.000 hektar (172.973 ekar) lahan, hampir setara dengan tujuh kali luas kota Paris.

Perusahaan tersebut telah menggugat Bupati Sorong di Papua Barat untuk mengawasi perizinan mereka, dengan alasan pencabutan izin tersebut telah merugikan perusahaan.

Bupati Sorong telah mencabut izin seluas 105.000 hektar yang dimiliki oleh PLA, SAS dan PT Inti Kebun Lestari, yang juga melawan keputusan pengadilan.

Pengadilan menolak “keseluruhan gugatan terdakwa,” kata Petrus P Ell, pengacara yang membela Bupati Sorong, pada sebuah konferensi virtual setelah putusan tersebut.

Pengacara perusahaan, Juhari mengatakan bahwa mereka akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Pada bulan lalu Indonesia bergabung dengan 127 negara lain yang berjanji untuk mengakhiri deforestasi pada tahun 2030, tetapi hanya beberapa hari kemudian tampaknya mengalami kemunduran, mengatakan bahwa  tujuan nil- deforestasi bertentangan dengan kepentingan pembangunan.

Sebaliknya, Indonesia menjanjikan tujuan “penyerapan karbon” untuk sektor kehutanannya pada tahun 2030, yang berarti bahwa sektor tersebut akan menyerap lebih banyak emisi gas rumah kaca daripada yang dihasilkannya.

Perubahan yang dilakukan oleh negara yang dianggap penting untuk menyelamatkan hutan hujan tropis memicu kritik dari para pemerhati lingkungan, tetapi Greenpeace Indonesia menyambut baik putusan pengadilan pada hari Selasa.

"Kami berharap ini akan mendorong kabupaten dan provinsi lain,” kata juru kampanye Nico Wamafma dalam sebuah pernyataan.

Indonesia, rumah bagi hutan tropis terbesar ketiga di dunia dan produsen minyak kelapa sawit utama, telah melarang pembukaan lahan hutan sejak tahun 2011.

Kementrian lingkungan mengklaim telah mengurangi laju deforestasi hingga 75 persen tahun lalu dengan mengendalikan kebakaran hutan dan membatasi pembukaan lahan.

Majalah Terbaru

Sponsor Kami