Indonesia siap untuk berkolaborasi dengan Malaysia dalam melawan Peraturan Pembalakan Uni Eropa (EUDR) yang dianggap diskriminatif, demikian diungkapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada hari Kamis.

EUDR melarang impor produk yang dihasilkan melalui proses penebangan hutan ke negara-negara di Uni Eropa (UE).

"Yes, both of us (Indonesia and Malaysia) have been banned by the EU. We will cooperate to sue the EU, so we can sell our CPO (crude palm oil) in EU countries," kata Kepala Bappepti Didid Noordiatomoko di Tangerang, Banten.

Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela Trade Indonesia Expo 2023 yang berlangsung hingga 22 Oktober.

Menurut Noordiatmoko, kolaborasi ini akan dibangun berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama merupakan negara penghasil CPO. Selain itu, kedua negara di Asia Tenggara ini memiliki bursa CPO.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan baru-baru ini meluncurkan bursa CPO Indonesia pada Jumat (13 Oktober). Sebelum peluncuran bursa, Indonesia merujuk pada bursa CPO di Malaysia dan Belanda untuk menentukan harga CPO-nya.

Tentang bentuk kolaborasi yang tepat, Noordiatmoko menjelaskan bahwa kedua pihak masih dalam proses pembahasan.

"Kami sudah berbicara dengan Malaysia mengenai kolaborasi ini. Namun, kami belum memutuskan bentuk yang tepat," katanya.

Dia kemudian menegaskan bahwa bursa CPO yang baru diluncurkan dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia untuk berkolaborasi daripada sebagai alat untuk bersaing.

"Kami mencari kolaborasi, bukan persaingan (dengan Malaysia)," katanya.

Selanjutnya, dia mengatakan bahwa dia akan menghadiri Konferensi Sawit Indonesia 2023 di Bali pada bulan November untuk mempromosikan bursa CPO Indonesia kepada negara-negara peserta konferensi tersebut.

"Saya akan mempromosikan bursa di sana, kemudian kita akan melihat responsnya," katanya.