Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menggandakan produksi kakao dan kelapa sawit dengan melaksanakan program peremajaan.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat kabinet terbatas tentang kelapa dan kakao di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

"Kalau kita lihat, dari sisi industri, lahan kakao itu jumlahnya menurun. Kebutuhan kita untuk pengembangan industri hampir dua kali lipat," katanya.

Ia mencatat produksi kakao di Indonesia saat ini sekitar 180 ribu ton dan produksi kelapa sawit sekitar 2,8 juta ton, dengan nilai ekspor kakao mencapai 1,3 miliar dolar AS per tahun dan ekspor kelapa sawit sebesar 1,2 miliar dolar AS.

Menurut Hartarto, saat ini luas lahan kakao di Indonesia mencapai 1,3 juta hektare dan kelapa sawit 3,3 juta hektare.

Sementara itu, penerimaan negara dari bea keluar atau cukai yang dikenakan atas ekspor kakao dipatok sekitar 46,9 juta rupiah (sekitar 2.891 USD) per tahun.

"Kita semua tahu selama ini, kakao dikenakan bea keluar yang utamanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan hasilnya bea keluar antara nol sampai 15 persen, tergantung harganya," kata menteri.

Menurut Hartarto, beberapa negara termasuk Pantai Gading dan Ghana, mengenakan bea keluar kakao sekitar 500 USD per ton.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini ada 31 perusahaan Indonesia yang mengelola industri kakao dan cokelat dengan kapasitas produksi 1.240 ton.

Ia mencatat, Presiden telah meminta agar produksi kakao nasional ditingkatkan dua kali lipat menjadi 400 ribu ton dengan bantuan peremajaan.

BPDPKS, katanya, merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk peremajaan kakao dan kelapa melalui pasokan bibit dari perguruan tinggi atau balai penelitian.

"Untuk itu, Presiden menginstruksikan perlunya memberikan tugas tambahan kepada lembaga yang bertanggung jawab atas peremajaan dan pengembangan industri berbasis kakao dan kelapa sawit," imbuhnya.