Indonesia tengah mengintensifkan upaya untuk melawan Peraturan Bebas Deforestasi (UEDR) Uni Eropa, yang bertujuan untuk memblokir produk-produk yang terkait dengan deforestasi agar tidak memasuki pasar Eropa.

Indonesia dan Malaysia, dua produsen minyak sawit terbesar, akan mengirimkan delegasi ke Brussels pada September 2024 untuk berunding dengan UE, guna mengatasi kekhawatiran bahwa peraturan tersebut secara tidak adil menargetkan minyak sawit Indonesia dan produk kehutanan lainnya.

Eddy Martono, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GapkiI), menegaskan Indonesia tidak akan tinggal diam.

"Pemerintah mendukung penuh kami agar pelaksanaan EUDR tidak memberatkan kami. Kami akan berangkat ke Brussels pada September untuk menghadiri pertemuan Joint Task Force (JTF) dengan Uni Eropa dan Malaysia," kata Martono kepada Beritasatu.com di Bangka Belitung, Kamis.

Dengan EUDR yang dijadwalkan mulai berlaku pada akhir Desember 2024, waktu menjadi hal yang sangat penting. Pertemuan Joint Task Force mendatang pada 12 September akan menjadi pertemuan ketiga, setelah diskusi sebelumnya pada 4 Agustus 2023 dan 2 Februari 2024 dengan Indonesia, Malaysia, dan UE.

Gapki menyoroti bahwa meskipun industri minyak sawit dalam negeri belum merasakan dampak regulasi tersebut, petani skala kecil akan terkena dampak secara tidak proporsional setelah regulasi tersebut diberlakukan.

"Jika diterapkan, petani kecil akan menjadi yang pertama menderita. Mereka mungkin akan tersingkir dari rantai pasokan karena, tidak seperti perusahaan besar yang telah dikenai moratorium total berdasarkan Instruksi Presiden No. 5/2019, petani kecil tidak menghadapi pembatasan serupa," jelas Martono.

Eropa tetap menjadi pasar ekspor terbesar ketiga Indonesia setelah Tiongkok dan India, dengan volume tahunan sebesar 4,2 hingga 4,3 juta ton. Selain minyak sawit, komoditas kehutanan Indonesia lainnya seperti kakao, kopi, karet, dan produk kayu juga berisiko terkena dampak EUDR.