Negara tersebut berencana untuk tidak lagi hanya berfokus pada budidaya dan ekspor minyak sawit mentah (CPO), demikian disampaikan oleh Menteri Kelapa Sawit Papua Nugini, Francis Maneke. Menurut Maneke, pengembangan industri hilir serta produksi biofuel dalam negeri akan menjadi bagian utama dari agenda legislasi baru pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri sesi final validasi dua Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait industri kelapa sawit di Lae pada hari Senin.

Maneke menjelaskan bahwa selama ini Papua Nugini belum memperoleh nilai maksimal dari industri kelapa sawit karena belum berkembangnya sektor hilir. Oleh karena itu, kedua RUU tersebut dirancang untuk mendorong transformasi industri. “Selama ini belum pernah ada pengolahan hilir,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa selama 50 hingga 60 tahun terakhir belum ada partisipasi penuh dalam rantai nilai industri kelapa sawit. “Kami ingin memastikan para pemilik lahan dan petani memperoleh manfaat penuh dari pendekatan baru dalam pengembangan industri kelapa sawit,” kata Maneke.

Pemerintah juga telah menyetujui pembangunan sebuah pabrik biofuel di Provinsi Morobe. Fasilitas tersebut akan memungkinkan Papua Nugini memproduksi biofuel dari minyak sawit hasil produksi dalam negeri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor produk berbahan bakar minyak. “Pembangunan pabrik biofuel yang telah disetujui ini menjadi salah satu langkah penting ke depan,” ujar Maneke. “Pengolahan hilir akan dilakukan langsung di Papua Nugini.”

Sementara itu, Palm Oil Management Bill dan Palm Oil Industry Authority Bill kini telah memasuki tahap akhir proses validasi. Kedua RUU tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang mendukung investasi di sektor hilir, termasuk memberikan ruang bagi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif dalam kegiatan pengolahan kelapa sawit. Pemerintah menargetkan kedua RUU tersebut dapat diajukan ke parlemen sebelum 16 Juni 2026.