JAKARTA – Badan usaha milik negara Indonesia, Pertamina telah berkomitmen pada bahan bakar hayati berbasis minyak kelapa sawit karena mengikuti pergerakan global yang menjauhi bahan bakar fosil, namun biaya yang tinggi dan tekanan internasional atas deforestasi menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki resikonya sendiri.

Presiden Direktur Nicke Widyawati mengumumkan rencana grup minyak dan gas alam untuk tenaga terbarukan awal bulan ini, mengatakan transisi ke energi bio “dapat mengurangi emisi gas karbon monoksida dan gas hidrokarbon antara 20% hingga 50%.”

Minyak kelapa sawit merupakan industri utama di Indonesia dan Malaysia – kedua negara tersebut menyumbang lebih dari 80% pasokan global. Pertamina sedang membangun strategi bisnis atas sumber daya ini, meskipun Uni Eropa, yang merupakan pasar yang besar, mulai menghentikan penggunaannya dalam trasportasi.

Grup energi tersebut setidaknya memegang 80% pasar bahan bakar hayati Indonesia dan berencana untuk meningkatkan produksinya sebesar 15% sebelum tahun 2024.

Produk bahan bakar hayati utamanya, B30, yang merupakan campuran 70% solar dan 30% asam lemak metil ester (FAME), sebuah turunan dari minyak kelapa sawit. Perusahaan tersebut memproduksi 24,7 juta kiloliter B30 pada tahun lalu melalui 28 lokasi dalam negeri – hampir setengah dari perkiraan total produksi bahan bakar mereka di tahun 2020, termasuk produk berbasis minyak bumi seperti bensin.

Pekerjaan juga telah dimulai pada D100, bahan bakar hayati yang sepenuhnya terbuat dari minyak kelapa sawit. Sejumlah kecil D100 diproduksi sebagai uji coba pada bulan lalu, setelah pengujian sebelumnya di tahun 2020, dan Pertamina sedang mengembangkan teknologi untuk memproduksi dalam jumlah besar secara efisien.

Perpindahan ke bahan bakar hayati muncul di tengah permintaan yang meningkat, termasuk di Indonesia, di mana pada tahun 2018 telah mewajibkan penggunaan 20% kadar bahan bakar hayati pada bahan bakar untuk kendaraan dan kapal, serta pada bidang konstruksi. Proporsi kandungan yang diwajibkan sejak itu telah meningkat menjadi 30% dan akan menjadi 40% tahun ini.

Namun pengembangan baru-baru ini pada industri minyak kelapa sawit telah menunjukkan resiko bahan bakar tersebut.

Termasuk biaya yang melonjak. Cuaca yang buruk dan kurangnya tenaga asing akibat pandemi virus corona yang telah berdampak pada panen kelapa sawit di Malaysia, sehingga harga minyak kelapa sawit mencapai tingkat tertinggi selama satu dekade terakhir. Bahan bakar hayati B30 tersebut 20% lebih mahal dibandingkan bensin tanpa adanya subsidi pemerintah untuk menjaga harga tetap rendah.

Meski dengan lonjakan itu, harga pasar B30 dilaporkan tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan biaya bahan baku sepenuhnya. Pertamina melaporkan 20% penurunan omset pada tahun ini menjadi 20,4 miliar Dolar Amerika untuk enam bulan terakhir hingga bulan Juni, dan kerugian bersih sebesar 900 juta Dolar Amerika setelah memperoleh laba pada tahun sebelumnya.

"Tidak ada gunanya memproduksi FAME yang berbiaya tinggi,” kata Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama yang kerap dikenal dengan panggilan Ahok, kepada pemerintah pada bulan Desember.

Jakarta mengindahkan himbauan Ahok – anak didik Presiden Indonesia, Joko Widodo – dan menunda kewajiban bahan bakar hayati dengan kandungan 40%.

Kritikan atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industri minyak kelapa sawit tetap menjadi perhatian. UE, salah satu pasar minyak kelapa sawit utama selain Tiongkok dan India, telah meningkatkan tekanan pada Indonesia untuk mencegah deforestasi oleh petani kelapa sawit yang memperluas perkebunan mereka.

UE memutuskan pada tahun 2018 untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit dalam transportasi, menguranginya hingga menjadi nol pada tahun 2030. Brussels memandang pencegahan deforestasi di Asia Tenggara diperlukan untuk mencapai target dalam Perjanjian Paris terkait iklim.

Mengingat kebijakan lingkungan garis keras Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, ada spekulasi bahwa proposal untuk aturan yang lebih ketat  untuk melawan deforestasi dan mempromosikan sistem pangan berkelanjutan yang dapat diberlakukan awal tahun ini.

Dalam sebuah pertemuan di bulan ini, pemimpin Indonesia dan Malaysia sepakat untuk bekerja sama menentang kampanye “anti minyak kelapa sawit” milik UE yang menurut mereka tidak sejalan dengan perdagangan bebas.

Jakarta tidak dapat dengan mudah menarik diri dari industri yang mendukung banyak lapangan kerja. Pemerintah juga berharap minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk mengurangi impor bahan bakar fosil, yang telah berkontribusi terhadap defisit perdagangan semenjak impor minyak mentahnya melebihi ekspor di tahun 2004.

Badan usaha milik negara, Pertamina akan kesulitan mengadopsi strategi yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Tetapi bisnis Pertamina yang ekstensif dengan perusahaan asing dan lembaga keuangan internasional membuat grup tersebut tidak dapat mengabaikan penekanan global yang semakin bertumbuh terhadap faktor lingkungan, sosial dan tata kelola dalam bisnis dan investasi.

"Sangat mungkin peluang untuk mendapatkan dana ESG dari investasi asing berkurang” jika Pertamina lebih fokus pada bahan bakar hayati, kata Bhima Yudhistira Adhinegara, seorang ekonom dan peneliti di Institut Pengembangan Ekonomi dan Pendanaan, sebuah wadah pikir swasta di Indonesia. “Beberapa investor memasukkan industri minyak kelapa sawit dan produk turunannya sebagai sektor yang beresiko tinggi terhadap lingkungan.”