Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengatakan bahwa prinsip dan kriterianya (P&K) merupakan salah satu set kriteria yang terketat terkait deforestasi karena P&K mereka mengikut sertakan larangan total deforestasi dan mewajibkan seluruh petani kelapa sawit untuk melindungi area bernilai konservasi yang tinggi, hutan-hutan yang tinggi karbon, dan juga spesies langka, terancam atau hampir punah untuk meminimalkan emisi rumah kaca dan mencegah kebakaran.

Dalam sebuah pernyataan kemarin, direktur RSPO, Beverley Postma mengatakan menghentikan deforestasi, mencegah kebakaran pada konsesi kelapa sawit, dan melindungi hutan gambut serta keanekaragaman hayati tetap menjadi satu tantangan terberat dalam rantai pasokan komoditas.

"Selama 10 tahun terakhir, RSPO terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan upaya pemantauan dan penegakan hukum kami,” kata Postma.

"Kami percaya bahwa rangkaian standar terbaru kami, yang diadopsi oleh para anggota kami di tahun 2018, tetap menjadi sistem terbaik untuk memberantas masalah ini,” klaimnya dalam sebuah pernyataan, yang dikeluarkan sebagai tanggapan atas laporan Greenpeace atas sertifikasi.

Menurut pernyataan RSPO, organisasinya mengakui bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan masalah deforestasi secara sepihak.

RSPO mengatakan kalau solusinya adalah kolaborasi dan usaha bersama di seluruh industri komoditas pertanian dan rantai pasokan dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam semua Negara produsen dan konsumen.

"Aturan RSPO memastikan semua pendapat terwakili secara adil dan semua keputusan dicapai melalui musyawarah. Hal ini membutuhkan partisipasi aktif pengusaha dan masyarakat di keseluruhan dua puluh dua komite dan kelompok kerja, diikuti dengan persetujuan dari dewan terpilih, serta majelis umum.

"Proses ini mungkin terkadang lambat, namun tidak diragukan lagi kalau ia adil dan transparan. Tidak adil dan tidak benar jika dikatakan atau disiratkan kalau keputusan RSPO didominasi oleh salah satu pihak dalam rantai pasokan minyak kelapa sawit,” kata RSPO.

RSPO mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ia telah mengambil langkah besar untuk memperkuat komitmen mereka terhadapan transparansi dan akuntibilitas.

RSPO mengatakan bahwa sejak tahun 2013, telah menjadi sebuah persyaratan bagi anggota petani dari RSPO untuk menyerahkan peta konsesi dan pada tahun 2018, RSPO telah menyiapkan data satelit terkait konsesi anggotanya dan cakupan lahan melalui aplikasi peta interaktif public, GeoRSPO. 

"Hal ini memungkinkan RSPO dan para pemangku kepentingan untuk memantau dan mengidentifikasi masalah, seperti pembukaan lahan dan kebakaran hutan.

"Tuduhan pelanggaran oleh anggota kami yang diidentifikasikan dalam laporan (Greenpeace) tidak mencerminkan standar kami,” kata RSPO.

RSPO mengatakan bahwa mereka sangat menganjurkan organisasi maupun badan mana pun dengan informasi tambahan terkair P&K yang ditemukan dalam perkebunan anggota RSPO untuk mengajukan pengaduan resmi melalui system pengaduan RSPO.

"Menahan informasi serupa menjadi penghalang bagi kemampuan kami untuk secara independen menyelidiki setiap dugaan tuduhan dan untuk memberikan sanksi cepat bagi mereka yang melanggar aturan,” kata RSPO.