Produsen Minyak Kelapa Sawit Malaysia Menyesuaikan Diri Dengan Kekurangan Tenaga Kerja, Biaya Perekrutan Yang Tinggi

KUALA LUMPUR: Produsen minyak kelapa sawit Malaysia sedang berlomba-lomba untuk menyesuaikan diri dengan kekurangan pekerja yang akut akibat coronavirus dan tingginya biaya perekrutan saat mereka membuat perubahan untuk menanggapi tuduhan kerja paksa.

Negara tersebut, kedua setelah Indonesia dalam produksi minyak kelapa sawitnya, telah menjadi lebih kompetitif dalam beberapa bulan terakhir karena cukai ekspor yang lebih tinggi yang dipungut oleh negara tetangganya. Namun biaya pekerja yang meningkat berarti Malaysia beresiko kehilangan keunggulannya dan berpotensi menyerahkan pangsa pasar ke Indonesia.

Biaya yang meningkat, serta harga pupuk yang mencapai rekor tertinggi mempengaruhi kedua negara tersebut, mendorong harga komoditas utama ke rekor tertinggi di bulan Oktober. Hal itu telah memaksa kenaikan harga pangan di seluruh dunia, dan meningkatkan harga kosmetik serta deterjen, dan produk lain yang menggunakan minyak kelapa sawit.

Masalah yang paling mendesak bagi produsen minyak kelapa sawit seperti FGV Holdings dan Sime Darby Plantation adalah kekurangan pekerja untuk memanen pohon kelapa sawit, sebuah tugas yang membutuhkan keterampilan dan berbahaya.

"Isu-isu saat ini merupakan manifestasi ekstrim dari fakta bahwa ketika pendapatan tumbuh dan pekerja, dengan pilihan pekerjaan perkotaan menjadi lebih banyak, kurangnya kemampuan dan keinginan untuk melakukan pekerjaan yang lebih kasar, menarik mereka ke perkebunan menjadi lebih susah,” kata Julian McGill, kepala Asia Tenggara LMC International. "Sebentar lagi tidak akan ada tenaga kerja ‘murah’.”

KEPERGIAN COVID-19

Hingga bulan April tahun lalu sebanyak 337.000 pekerja migran, kebanyakan dari Indonesia, kini bekerja di perkebunan Malaysia, atau sekitar 80 persen dari angkatan kerja. Ribuan dari mereka pulang ke negaranya selama pandemi ketika Malaysia menutup perbatasannya dan berhenti mengeluarkan izin kerja baru untuk mengontrol penyebaran coronavirus baru. Ratusan pekerja tidak berdokumen juga dideportasi.

Alhasil, panen minyak kelapa sawit Malaysia menurun ke tingkat tertinggi selama 40 tahun terakhir, karena perkebunan beroperasi dengan sekitar 75.000 pekerja lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Penurunan drastis di produksi mendorong harga minyak kelapa sawit ke rekor terendah dan memicu kekhawatiran terhadap inflasi pangan.

Untuk meringankan situasi, di bulan September, Malaysia menyetujui perekrutan 32.000 pekerja asing untuk perkebunan kelapa sawit, memprioritaskan mereka yang berasal dari Indonesia. Meskipun banyak yang sudah dipekerjakan, perkebunan masih jauh di bawah kapasitas untuk musim panen berikutnya di bulan September hingga November 2022.

Pemilik perkebunan merasa lebih sulit dan lebih mahal untuk mempekerjakan pekerja ketika mereka mencoba memperbaiki posisi Malaysia di pasar global yang disebabkan oleh tuduhan kerja paksa.

Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (Customs and Border Protection / CBP) AS melarang impor minyak kelapa sawit pada tahun 2020 dari Sime Darby dan FGV karena dicurigai menggunakan kerja paksa, termasuk pengikatan hutang, kekerasan dan penahanan ilegal atas dokumen identitas diri. Larangan tersebut masih berlaku. Kedua perusahaan mempekerjakan auditor independen untuk mengevaluasi operasi mereka dan mengatakan mereka akan terlibat dengan CBP untuk mengatasi kekhawatirannya.

Tuduhan yang sama terkait kerja paksa juga telah dibuat oleh CBP dan kelompok hak asasi terhadap industri lain di Malaysia, termasuk karet dan elektronik. Pada bulan Juli, Departemen Luas Negeri AS menurunkan Malaysia ke daftar pengawasannya terhadap Tiongkok dan Korea Utara.

"Resiko dari proses rekruitmen yang gagal atau korup bagi pemerintah dan reputasi industri saat ini, yang sudah terguncang dari sanksi kerja paksa AS dan citra yang jelek secara global, adalah nyata,” kata aktivis hak-hak buruh Andy Hall kepada Reuters.

Majalah Terbaru

Sponsor Kami