“Artinya, perkebunan sawit berkelanjutan bukan lagi sebuah opsi, melainkan (sudah menjadi) kewajiban”

Jakarta – Industri minyak kelapa sawit dan produk turunannya masih menjadi pilar penting perekonomian nasional, kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Saya yakin di masa depan, industri kelapa sawit masih akan menjadi pilar penting perekonomian nasional,” kata Amin di Istana Wakil Presiden pada hari Jumat.

Hal itu disampaikan Wakil presiden saat membuka rapat kerja nasional Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), yang juga dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Ketua GAPKI Joko Supriyono.

Saat ini, industri kelapa sawit menjadi salah sat tulang pungung perekonomian nasional, tegas wakil presiden.

Pada tahun 2022, devisa dari industri kelapa sawit mencapai US$39,28 miliar, mencapai nilai tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Kelapa sawit merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada Indonesia, dan kami sangat bersyukur,” kata Wakil Presiden.

Kondisi iklim dan tanah Indonesia memungkinkan kelapa sawit tumbuh dengan subur, sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, jelasnya.

Amin mengatakan bahwa industri minyak kelapa sawit telah memenuhi sepertiga permintaaan minyak nabati dunia.

Diperkirakan pada tahun 2035, permintaan pangan oleo, produk pangan kelapa sawit, akan mencapai US$106,16 miliar, dan permintaan industri oleokimia akan mencapai US$190 miliar, jelasnya.

DIa menekankan perlunya memanfaatkan potensi industri minyak kelapa sawit.

"Industri kelapa sawit juga menyediakan kesempatan kerja yang luas bagi sekitar 16,2 juta pekerja, secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sudah bukan merupakan sebuah opsi, melainkan (telah menjadi) sebuah kewajiban,” tegasnya.

Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten meningkatkan upaya pengelolaan kelapa sawit, seperti menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk tahun 2019 – 2024.

"Di antara sasaran yang kami tuju antara lain peningkatan kapasitas dan kemampuan petani; legalisasi status lahan; penggunaan kelapa sawit sebagai energi baru dan terbarikan; serta mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan,” jelas Wakil Presiden.

Tujuan tersebut dapat tercapai jika semua pemangku kepentingan, termasuk GAPKI, dapat memainkan perannya dengan baik.

Ketua GAPKI Joko Supriyono menegaskan Kementerian Perdagangan belum mengembalikan Rp344 miliar (US$22.5 juta) atas potongan harga minyak goreng periode 19-31 Januari 2022, dan masih dalam proses verifikasi.

"Sedang dalam progres karena harus dilakukan oleh pihak ketiga,” ujarnya.

Setelah proses identifikasi selesai, akan dilanjutkan dengan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Industri, kemudian Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengembalikannya, pungkasnya.