Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyatakan bahwa Program Penggantian Tanaman Kelapa Sawit Petani Kecil (PSR) adalah inisiatif penting yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan petani kecil.

"Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil sambil memanfaatkan sekitar 2 juta hektar lahan perkebunan yang potensial," kata Direktur Eksekutif BPDPKS, Eddy Abdurrahman, dalam Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-19 dan Proyeksi Harga 2024, di sini pada hari Kamis.

Program PSR telah mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan setidaknya Rp8,5 triliun (536 juta dolar AS) dana yang didistribusikan untuk lebih dari 306 ribu hektar lahan, memberikan manfaat kepada lebih dari 134 ribu petani kecil, katanya.

Melalui program ini, lebih dari 200 ribu hektar lahan perkebunan kelapa sawit telah ditanam kembali, dan lebih dari 100 ribu hektar sedang dalam proses pembersihan.

Seorang petani kecil akan mendapatkan Rp30 juta (sekitar 1.850 dolar AS) per hektar dalam program penggantian tanaman, tambah Abdurrahman.

"Program ini tidak hanya mengatasi kesenjangan keuangan, tetapi juga memfasilitasi akses petani ke pasar," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti kementerian, pemerintah daerah, koperasi, dan perusahaan swasta, sangat penting dalam pelaksanaan program PSR.

"Keberlanjutan program ini adalah suatu keharusan. Peserta program didorong untuk memperoleh sertifikasi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) pada saat panen pertama," tambahnya.

Menurutnya, kewajiban untuk melaksanakan ISPO mencerminkan kesadaran lingkungan dan pertimbangan etika dalam produksi minyak kelapa sawit.

Dia mengatakan bahwa program PSR telah melalui beberapa fase berbeda dan telah disesuaikan dengan tuntutan pasar dan perubahan regulasi.

"Meskipun program ini telah memberikan manfaat ekonomi, masih ada tantangan. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan keuangan antara distribusi dana penggantian tanaman dan fase produksi, yang membuat petani kecil enggan berpartisipasi," tambahnya.