Pemerintah Selidiki Dugaan Pembayaran Rendah bagi Petani Kelapa Sawit di East New Britain

Pemerintah sedang menyelidiki keluhan di East New Britain (ENB) tentang mengapa sebuah perusahaan kelapa sawit diduga membayar K15 per ton kepada petaninya, menurut Menteri Perdagangan Internasional dan Investasi Richard Maru.

Maru mengatakan kepada Parlemen kemarin bahwa ia telah menerima keluhan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit di ENB.

Menjawab pertanyaan dari Gubernur West New Britain (WNB) Sasindran Muthuvel tentang mengapa investigasi dilakukan dan kerangka acuan, Maru mengatakan para petani mengklaim bahwa dalam 10 hingga 15 tahun terakhir, petani di ENB telah menerima K15 per ton tandan buah segar.

Maru mengatakan, terjadi disparitas harga antarperusahaan kelapa sawit yang mengakuisisi lahan melalui skema Sewa Usaha Pertanian Sosial yang tidak benar-benar dicanangkan sebagai kawasan kelapa sawit seperti WNB.

Mereka mengklaim bahwa perusahaan tersebut telah merampok mereka saat membandingkan harga yang mereka dapatkan dengan harga yang diperoleh petani di WNB, yakni sekitar K800 hingga K900 per ton.

“Pemerintah memutuskan untuk melakukan investigasi dengan acuan yang mencakup apakah apa yang diklaim masyarakat itu benar atau tidak,” kata Maru.

“Kenapa mereka (diduga) menerima harga K15 padahal lahan kelapa sawit yang dideklarasikan menerima K800 hingga K900 tergantung pasar dunia. Siapa regulatorynya?

“Pemerintah tidak bisa terus mengabaikan nasib petani kita. Kita harus mendorong petani untuk menyerahkan lebih banyak lahan untuk kelapa sawit.”

Maru menambahkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, ekspor kopi mencapai K510 juta per tahun, sementara kelapa sawit hanya K2,5 miliar.

Maru mengatakan penyelidikan akan memakan waktu seminggu.

Majalah Terbaru

Sponsor Kami