JAKARTA, May 16 (Reuters) - Asosiasi Sawit Indonesia (GAPKI) pada Jumat mendesak pemerintah untuk menunda kenaikan rencana bea ekspor minyak sawit, memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat merugikan daya saing di tengah ketidakpastian perdagangan global akibat tarif Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik.

Indonesia berencana menaikkan bea ekspor minyak sawit menjadi antara 4,75% hingga 10% mulai 17 Mei untuk membantu membiayai kewajiban pencampuran biodiesel serta program penanaman kembali sawit. Saat ini, besaran bea tersebut berada di kisaran 3% hingga 7,5%.

"Kondisi saat ini penuh ketidakpastian, dan sangat berisiko untuk menerapkan kebijakan yang akan memengaruhi daya saing ekspor minyak sawit Indonesia," kata GAPKI dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Seorang juru bicara dana minyak sawit yang mengumpulkan bea tersebut mengatakan permintaan GAPKI akan dibahas dalam pertemuan bersama kementerian pemerintah pekan depan. Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Indonesia, produsen minyak sawit terbesar di dunia, menghadapi usulan tarif AS sebesar 32%, sementara produsen nomor dua, Malaysia, menghadapi tarif 24%. Tarif-tarif tersebut saat ini ditunda hingga Juli.

"Dikhawatirkan hal ini akan membuat ekspor minyak sawit Indonesia semakin kurang kompetitif dibandingkan Malaysia, terutama untuk pasar AS yang saat ini didominasi oleh Indonesia," ujar GAPKI.

Malaysia saat ini memungut bea ekspor minyak sawit antara 3% hingga 10%, tergantung pada harga minyak sawit. Untuk bulan Mei, bea ekspor ditetapkan sebesar 10%.

Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia akan menyesuaikan pajak ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil) guna mengurangi beban eksportir akibat tarif AS. Pajak ini terpisah dari bea ekspor.

Sementara itu, GAPKI juga menyampaikan kekhawatiran terhadap menurunnya permintaan akibat meningkatnya ketegangan antara dua pembeli minyak sawit utama, India dan Pakistan.

"Belum ada gencatan senjata permanen antara India dan Pakistan, yang menyebabkan pembeli dari kedua negara menunda pembelian minyak sawit mentah dan turunannya," tambah GAPKI.

Laporan oleh Bernadette Christina; Laporan tambahan oleh Gayatri Suroyo; Penyuntingan oleh Kate Mayberry dan Sonali Paul