NUSA DUA: Indonesia berencana membuka 600.000 hektare lahan baru untuk budidaya kelapa sawit guna meningkatkan produksi yang stagnan, kata seorang pejabat pemerintah pada Kamis (13 Nov). Ini merupakan ekspansi area perkebunan pertama yang diumumkan sejak moratorium berakhir empat tahun lalu.

Langkah tersebut bertujuan meningkatkan produksi minyak sawit untuk memenuhi perkiraan peningkatan permintaan pangan dan kebutuhan swasembada energi, ujar pejabat Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat dalam sebuah konferensi industri di pulau resor Bali, Indonesia.

Rencana ini diperkirakan akan dilaksanakan selama empat tahun ke depan dan akan mencakup 400.000 hektare perkebunan "plasma" untuk petani kecil, kata Roni. Kategori tersebut biasanya melibatkan petani kecil yang bekerja sama dengan mitra perusahaan.

Pemerintah berencana menawarkan 200.000 hektare lahan perkebunan awal kepada perusahaan negara PalmCo, ujarnya, seraya menambahkan bahwa perusahaan swasta dipersilakan untuk berpartisipasi.

Roni mengatakan kepada wartawan di sela-sela konferensi bahwa pemerintah tidak akan membuka hutan untuk program tersebut, namun tidak menyebutkan jenis lahan non-hutan apa yang akan dimasukkan ke dalam program.

Kelompok lingkungan Greenpeace mengatakan mereka meragukan klaim bahwa program tersebut tidak akan memengaruhi tutupan hutan karena keterbatasan lahan yang tersedia.

"Ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi," kata kampanye Greenpeace Rio Rompas.

Ekspansi area tersebut dapat memberikan tambahan produksi minyak sawit sekitar dua juta ton, menurut perkiraan pejabat Kementerian Pertanian Baginda Siagian.

Perkebunan sawit di seluruh Indonesia saat ini total sekitar 16 juta hektare, dengan hasil rata-rata 3,8 ton metrik per hektare.

Hasil tersebut terus menurun dari di atas 4 ton per hektare pada tahun 2020. Antara 2018 hingga 2021, Indonesia menerapkan moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit untuk membantu memperbaiki citra industri, karena produsen komoditas tersebut sering dituduh oleh para pencinta lingkungan menyebabkan deforestasi luas.

Pemerintah telah meluncurkan skema peremajaan bersubsidi bagi petani kecil untuk meningkatkan hasil tanpa membuka area baru, namun peminatnya masih rendah dengan hanya sekitar 400.000 hektare yang memperoleh rekomendasi untuk skema tersebut sejauh ini, dari target 2,5 juta hektare yang ditetapkan pada 2016.

Sementara itu, Indonesia berencana meningkatkan kewajiban campuran biodiesel menjadi 50% dari 40% saat ini pada paruh kedua tahun depan, yang kemungkinan akan mengurangi porsi yang tersedia untuk ekspor. - Reuters