Penindakan yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto menjadi perubahan struktur terbesar dalam sektor ini

[SAMPIT, Indonesia] — Pada akhir Juni, para prajurit Indonesia berseragam loreng memasuki sebuah perkebunan kelapa sawit milik swasta di Pulau Kalimantan dan memasang papan bertuliskan bahwa area tersebut berada di bawah kendali pemerintah, menurut para pengelola.

Adegan di Perkebunan Melati Hanjalipan ini mencerminkan gelombang pengambilalihan yang didukung militer dan menimbulkan kekhawatiran besar bagi negara produsen sawit terbesar di dunia serta 16 juta tenaga kerjanya. Sekitar 3,7 juta hektare perkebunan telah disita, dan hampir separuhnya dialihkan ke perusahaan negara baru Agrinas Palma Nusantara, menjadikannya perusahaan sawit terbesar di dunia berdasarkan luas lahan.

Penertiban yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan perubahan struktural terbesar dalam industri sawit Indonesia, membawa total 5 juta hektare perkebunan di bawah pengawasan militer sekitar 30 persen dari total lahan sawit nasional, atau wilayah yang lebih luas dari Belanda.

Wilayah tersebut nantinya berpotensi diserahkan sepenuhnya kepada Agrinas, sebuah perusahaan yang menurut para ahli industri belum siap untuk mengelolanya.

Kantor Presiden dan Agrinas tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Dalam rapat kabinet pada Senin (20 Okt), Prabowo mengatakan, "Kami bertekad bahwa tidak boleh ada lagi kasus korupsi yang tidak bisa diusut, tidak boleh ada lagi pihak yang tidak tersentuh," sambil menyebut penyitaan lahan sebagai salah satu pencapaiannya sejak menjabat pada Oktober 2024.

Perusahaan di Bawah Tekanan

Prabowo, mantan komandan pasukan khusus, telah memperluas peran militer dalam urusan sipil, memicu kekhawatiran tentang kembalinya gaya pemerintahan otoriter era Soeharto. Ia menempatkan para purnawirawan jenderal di jajaran direksi Agrinas dan membentuk sebuah satuan tugas berisi tentara, polisi, serta jaksa untuk menindak perkebunan yang beroperasi di dalam kawasan hutan, menurut peraturan presiden Januari lalu dan situs Agrinas.

Satuan tugas tersebut, bersama Kementerian Pertahanan dan TNI, tidak menanggapi pertanyaan mengenai aksi penyitaan.

Wawancara Reuters dengan belasan eksekutif perusahaan dan pekebun di seluruh Indonesia serta lima pengamat industri termasuk analis yang paling berpengaruh menemukan ketakutan luas terkait masa depan operasional dan dampak penertiban ini terhadap pasokan global.

Untuk pertama kalinya, sumber internal di tiga produsen sawit terbesar Indonesia mengatakan bahwa mereka mengurangi penggunaan pupuk dan perawatan rutin di area yang berisiko disita langkah yang dapat menyebabkan penurunan hasil produksi dalam waktu panjang.

Tak ada perusahaan yang secara terbuka memprotes penyitaan atau pembentukan Agrinas. Para eksekutif meminta anonimitas karena takut akan pembalasan dari pemerintah.

"Kalau pemerintah menggunakan militer dan polisi, apa yang bisa dilakukan perusahaan? Ke mana kami harus protes? Berani kami?" ujar seorang eksekutif.

Taruhannya sangat besar bagi Indonesia, yang menyumbang lebih dari setengah produksi sawit dunia dan mengekspor komoditas senilai hampir US$30 miliar setiap tahun digunakan dalam produk makanan ringan, kosmetik, bahan bakar, hingga minyak goreng.

Sebelum penertiban, asosiasi Gapki memproyeksikan kenaikan produksi 2025 menjadi 53,63 juta ton. Namun ketua Gapki, Eddy Martono, mengatakan “ketidakpastian ini bisa menyebabkan penurunan” mulai akhir tahun ini.

‘Raja Para Pencuri’?

Perjalanan menuju Melati Hanjalipan memakan waktu dua jam dari Kota Sampit, melewati wilayah terpencil tanpa sinyal dan debu merah yang membubung dari truk-truk yang lewat. Perkebunan seluas 106 hektare itu kini menghadapi masa depan tak menentu di bawah kendali negara, dengan hasil panen tandan buah segar bulanan anjlok menjadi 23 ton dari biasanya 80–100 ton, kata ketua koperasi, Sabarani.

Ia menjelaskan bahwa mitra pengelola enggan merawat lahan karena status hukumnya yang dipersoalkan.

"Kenapa negara menjadi raja para pencuri?" tanyanya.

Sabarani mengakui telah mengelola lahan yang awalnya dibuka untuk kayu oleh perusahaan Belanda selama dua dekade tanpa dokumen lengkap. Koperasinya pernah memiliki izin pemerintah daerah yang kemudian kedaluwarsa, dan ketika pemerintah pusat mengklasifikasikan ulang area tersebut sebagai hutan, mereka gagal mendapatkan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan yang baru.

Situasi ini mencerminkan pengalaman banyak pekebun kecil yang awalnya menanam di tanah leluhur sebelum diberitahu bahwa mereka dianggap memasuki kawasan hutan.

Penyitaan juga menghantam puluhan ribu pekebunan kecil milik para transmigran era Soeharto, menurut asosiasi mereka.

"Kami tidak ingin bergabung dengan Agrinas tanpa legalitas," kata Sabarani."Kami tidak ingin diperalat untuk bekerja bagi mereka tetapi tetap dianggap ilegal."

Perkebunan di Bawah Kendali Militer

Prabowo menggambarkan langkah ini sebagai upaya mencapai kemandirian pangan dan energi dalam lima tahun.

Agrinas ditugaskan mewujudkan ambisi tersebut, termasuk memproduksi biodiesel berbasis sawit sepenuhnya serta menguasai setidaknya 30 persen pasar minyak goreng domestik.

Didirikan pada Januari dan dipimpin oleh Agus Sutomo mantan komandan pasukan khusus dan pendukung Prabowo Agrinas menerima penugasan di sektor sawit pada Maret meski tanpa pengalaman sebelumnya.

Pada bulan yang sama, pasukan bersenjata tiba di perkebunan yang dikelola Grup Duta Palma, yang sedang menghadapi kasus pencucian uang, menurut kuasa hukum perusahaan yang menunjukkan foto dan video.

Lahan-lahan itu kemudian diserahkan kepada Agrinas. Hingga September, Agrinas mengelola 1,5 juta hektare, dan Sutomo mengatakan targetnya adalah 3 juta hektare pada 2029.

"Pekerjaan saya dulu lari-lari, menyamar, sekarang saya disuruh mengurus sawit," katanya di hadapan parlemen pada September.

"Ini amanah, kehormatan, meskipun saya tidak tahu apa-apa."

Menyasar Raksasa Industri

Satuan tugas mulai menyoroti beberapa pemain terbesar industri sawit. Anak perusahaan Wilmar (Singapura), SD Guthrie, Sinar Mas Group, Musim Mas Group, First Resources, dan Cargill tercatat oleh Kementerian Kehutanan memiliki operasi ilegal di kawasan hutan.

Wilmar melaporkan kenaikan 5 persen produksi TBS paruh pertama meskipun menghadapi tantangan, tetapi mengatakan hasil setahun penuh bergantung pada “penyelesaian berbagai isu” dengan otoritas Indonesia. Perusahaan itu mengatakan tengah berkomunikasi dengan Agrinas untuk beberapa perkebunan dan mendukung penertiban perkebunan ilegal.

Cargill menyatakan mengetahui adanya peninjauan lanjutan dan tengah berdialog konstruktif dengan pemerintah. SD Guthrie tidak menanggapi, namun pada Agustus mengatakan 3 persen dari area tanamnya terdampak. First Resources dan Musim Mas menolak memberi komentar. Golden Agri sebagai induk Sinar Mas tidak memberikan tanggapan.

Labirin Hukum yang Kompleks

Penyitaan ini menyoroti dekade-dekade kerumitan legalitas lahan. Sejak booming sawit pada 1990-an, sektor ini kerap dilanda deforestasi, ketidakjelasan hak atas tanah, perubahan regulasi, dan penegakan hukum yang inkonsisten.

Tiga eksekutif senior mengatakan banyak pekebun memiliki dokumen yang dipersoalkan pusat dan menghadapi proses perizinan yang tidak transparan.

Bahkan perusahaan yang sudah tersertifikasi keberlanjutan ikut terseret dalam pengawasan, memperdalam kekhawatiran investor.

Dampaknya bisa menjadi hambatan bertahun-tahun bagi produksi, terutama karena pertumbuhan sudah melambat akibat pohon yang menua dan moratorium izin baru di hutan primer.

Dampak Global

Penurunan produksi yang signifikan akan mengguncang pasar minyak nabati global, yang sudah ketat karena Indonesia semakin banyak menyalurkan sawit ke biodiesel.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang memimpin satuan tugas, mengatakan Agrinas "harus memastikan produksi tidak turun, bahkan harus meningkat."

Namun dalam konferensi industri di Mumbai, para analis ternama memperingatkan adanya potensi penurunan jika penyitaan terus berlanjut.

"Kami memperkirakan produksi Indonesia akan naik 0,7 juta ton tahun depan, tapi saya tidak akan terkejut jika pertumbuhannya jauh lebih kecil karena investasi sedang dikurangi," ujar Thomas Mielke dari Oil World.

Analis industri Dorab Mistry menyampaikan kekhawatiran serupa: "Ancaman nasionalisasi langsung menyebabkan penurunan hasil." — Reuters