Perubahan saat ini menuju produksi minyak kelapa sawit yang lebih adil secara sosial dan ramah lingkungan di Indonesia nampaknya lebih dipicu oleh tekanan eksternal daripada kekhawatiran keberlanjutan internal yang tulus. Membuat transisi keberlanjutan menjadi permanen dan nyata daripada sementara dan permukaan masih merupakan tantangan yang berkelanjutan.

Minyak kelapa sawit adalah minyak nabati termurah, paling banyak diproduksi, dan paling banyak dikonsumsi di dunia. Namun, produksi minyak kelapa sawit telah dikaitkan dengan berbagai praktik lingkungan dan sosial yang tidak berkelanjutan. Karena perkebunan kelapa sawit tumbuh dengan baik di iklim tropis, pusat produksi utamanya terletak di negara-negara yang banyak ditumbuhi hutan di belahan selatan global. Ledakan produksi minyak kelapa sawit baru-baru ini telah bersamaan dengan periode deforestasi yang intens. Selain itu, ada kasus-kasus pekerja anak dan penyalahgunaan tenaga kerja di perkebunan yang sangat dipublikasikan.

Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, menghasilkan sekitar 59 persen dari total produksi minyak kelapa sawit di dunia. Indonesia juga merupakan konsumen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Dari total produksi minyak kelapa sawit Indonesia sebesar 51,3 juta ton pada tahun 2022, sekitar 35 persen dikonsumsi di dalam negeri, dan 65 persen diekspor. Negara tujuan utama ekspor minyak kelapa sawit Indonesia adalah India, China, dan Pakistan. Namun, sebagai kelompok, Uni Eropa merupakan importir terbesar kedua minyak kelapa sawit Indonesia.

Di Indonesia, berbagai kelompok masyarakat sipil telah mencoba menarik perhatian terhadap dampak negatif lokal sektor ini, seperti polusi asap transboundary dari kebakaran gambut dan konflik atas tanah adat. Namun, isu-isu ini sering kali terlupakan oleh semangat nasionalistik yang didukung oleh kampanye domestik seperti "Sawit Baik" yang mempromosikan minyak kelapa sawit sebagai "tanaman emas" Indonesia - sebagai mekanisme untuk mengurangi kemiskinan di kalangan penduduk pedesaan dan sebagai sumber penting GDP.

Kampanye Hitam: Apakah Semua Minyak Kelapa Sawit Buruk?

Keberlanjutan minyak kelapa sawit Indonesia pertama kali menjadi isu global pada awal tahun 2000-an ketika organisasi non-pemerintah (NGO) yang sebagian besar berbasis di negara-negara global Utara meluncurkan kampanye untuk mendorong konsumen agar menghindari produk yang mengandung minyak kelapa sawit. Dengan menggunakan penderitaan spesies yang karismatik seperti orangutan yang kehilangan habitat hutan tropisnya, mereka mempromosikan gagasan bahwa minyak kelapa sawit adalah minyak "kotor". Tekanan dari konsumen begitu besar sehingga beberapa pembeli minyak kelapa sawit besar seperti Burger King, Unilever, dan Nestle harus membatalkan kontrak mereka dengan pemasok minyak kelapa sawit di belahan Selatan dunia.

Pemerintah Indonesia merespons boikot ini dengan keras, menggambarkannya sebagai "kampanye hitam" oleh agen asing di belahan Utara dunia yang ingin menjaga negara-negara Selatan seperti Indonesia tetap miskin dan terbelakang sambil melindungi pasar biji-bijian minyak mereka sendiri.

Seiring berjalannya waktu, organisasi non-pemerintah seperti Greenpeace dan World Wide Fund menyempurnakan kampanye mereka untuk hanya menargetkan minyak kelapa sawit yang diproduksi secara tidak berkelanjutan. Mereka menyadari bahwa boikot bukanlah strategi yang baik karena minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang paling efisien untuk penggunaan lahan. Pergantian dari minyak kelapa sawit hanya akan memindahkan deforestasi dan tekanan lahan ke tempat lain; ke biji-bijian minyak lain yang kurang efisien dalam penggunaan lahan seperti bunga matahari dan rapeseed.

Mengakui konsepsi ini, Indonesia mulai menyelaraskan industri minyak kelapa sawit dengan gerakan minyak kelapa sawit berkelanjutan, yang dapat dianggap sebagai awal yang sebenarnya dari transisi keberlanjutan di sektor ini. Asosiasi industri Indonesia, GAPKI, bergabung dengan Roundtable for Sustainable Palm Oil, dan Indonesia menciptakan sistem sertifikasi mandatori sendiri, yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Jakarta juga membuat beberapa keputusan kebijakan drastis yang mengubah industri, seperti mendeklarasikan moratorium izin perkebunan kelapa sawit baru dan perubahan penggunaan lahan gambut (jenis penggunaan lahan yang erat kaitannya dengan minyak kelapa sawit) untuk memberikan waktu dan ruang bagi sektor ini untuk beralih ke mode produksi yang lebih berkelanjutan.

Mengkonvinksi Dunia Utara: Minyak Kelapa Sawit Bisa Baik!

Namun, kampanye sebelumnya telah sangat merusak reputasi minyak kelapa sawit di seluruh dunia, dan banyak konsumen masih beranggapan bahwa semua minyak kelapa sawit itu "buruk". Oleh karena itu, meskipun pembeli perusahaan menuntut minyak kelapa sawit berkelanjutan bersertifikat, mereka seringkali tidak dapat membenarkan membayar harga premium yang diminta karena minat konsumen yang rendah. Akibatnya, banyak minyak kelapa sawit berkelanjutan bersertifikat dijual dengan harga non-premium, yang berarti produsen harus menanggung biaya lebih tinggi yang terkait dengan mode produksi yang lebih berkelanjutan. Hal ini dan faktor lainnya menyebabkan keputusan GAPKI untuk keluar dari RSPO pada tahun 2011.

Sentimen anti-minyak kelapa sawit juga merembes ke ruang pengambilan kebijakan. Uni Eropa menerapkan beberapa peraturan seperti Renewable Energy Directive II (RED II) dan European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR), yang, meskipun tidak secara eksplisit menargetkan minyak kelapa sawit, membuat semakin sulit bagi minyak kelapa sawit untuk diimpor ke Uni Eropa.

Indonesia kembali merespons secara kritis terhadap perkembangan ini. Indonesia mengajukan gugatan WTO terhadap Uni Eropa terkait RED II, yang mereka anggap diskriminatif. Gugatan tersebut masih menunggu keputusan. Indonesia juga mendirikan, bersama dengan Malaysia, Dewan Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) untuk, antara tujuan lainnya, melawan hambatan perdagangan semacam itu secara terkoordinasi.

Mendukung Perjalanan Keberlanjutan Indonesia

Keberlanjutan adalah perjalanan yang tidak terjadi dalam semalam. Sangat menantang bagi negara sebesar Indonesia untuk memfasilitasi transisi keberlanjutan dalam sektor kelapa sawit yang begitu besar, terutama karena transisi tersebut bertentangan dengan prerogatif pembangunan tradisional. Namun, konsumen dan pemerintah di dunia Utara tetap curiga terhadap upaya dan pencapaian Indonesia dalam mencapai mode produksi yang lebih berkelanjutan di sektor kelapa sawit dan terus mengubah tujuan keberlanjutan. Akses pasar tetap terancam.

Faktanya adalah pasar-pasar tersebut bukanlah satu-satunya, dan juga bukan yang paling penting, importir minyak kelapa sawit Indonesia. Importir utama lainnya di Indonesia yang (seringkali lebih besar) - Tiongkok, India, dan Pakistan - jauh lebih sedikit peduli tentang keberlanjutan. Kurangnya dukungan dari dunia Utara berisiko membuat produsen Indonesia akhirnya kehilangan minat dalam mengejar pasar-pasar ini dan beralih fokus pada pasar-pasar lain yang kurang memperhatikan keberlanjutan. Tindakan penarikan diri sudah mulai terjadi dalam kebijakan industri minyak kelapa sawit di negara ini, seperti moratorium minyak kelapa sawit yang berakhir pada tahun 2022 tanpa perpanjangan atau pengganti yang jelas. Selain itu, Indonesia telah lebih fokus pada penguatan pasar minyak kelapa sawit dalam negeri melalui kebijakan perdagangan dalam negeri dan biofuel untuk mengantisipasi masalah akses pasar global.

Importir yang peduli terhadap keberlanjutan, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, memiliki peran penting dalam mendukung Indonesia dalam perjalanan keberlanjutannya. Dukungan pasar eksternal sangat penting karena akan memberikan insentif finansial untuk memperkuat transisi dalam jangka pendek. Dukungan semacam itu juga dapat membantu mendorong Indonesia untuk benar-benar menginternalisasi kekhawatiran tentang keberlanjutan untuk keuntungan jangka panjang Indonesia dan dunia.

Dr. Helena Varkkey adalah Profesor Asosiasi Politik Lingkungan dan Tata Kelola di Universiti Malaya, Malaysia. Bidang keahliannya meliputi tata kelola kabut lintas batas di Asia Tenggara dan politik kelapa sawit global. Ia memperoleh gelar PhD dari University of Sydney, Australia, pada tahun 2013. Monograf PhD-nya, "The Haze Problem in Southeast Asia: Palm Oil and Patronage" (Permasalahan Kabut di Asia Tenggara: Kelapa Sawit dan Patronase).