Mumbai. Indonesia dan Malaysia bertekad untuk tidak kehilangan pasar minyak kelapa sawit di India, yang merupakan pembeli terbesar komoditas tersebut, karena persepsi bahwa produk mereka tidak berkelanjutan.

Keberlanjutan telah menjadi isu krusial karena perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, dua produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, sering dihadapkan pada tuduhan deforestasi. Kedua negara telah meminta pencabutan Peraturan Pembalakan Uni Eropa (EUDR), yang diyakini memiliki dampak buruk pada produk perkebunan seperti minyak kelapa sawit dan karet. Saat ini, Uni Eropa, Malaysia, dan Indonesia telah membentuk tim tugas bersama untuk membahas keadilan EUDR.

Belakangan ini, kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit di India semakin intensif. Selain isu keberlanjutan, kampanye tersebut semakin menyoroti dugaan dampak buruk kesehatan produk CPO di kalangan konsumen India.

Tahun lalu, selama kekurangan minyak goreng di Indonesia, pemerintah memberlakukan pembatasan ekspor untuk memastikan pasokan domestik. Langkah ini mengejutkan India, yang sangat bergantung pada Indonesia untuk pasokan minyak kelapa sawit, dengan total impor mencapai 5 juta ton pada tahun 2022.

Namun, pemerintah Indonesia tidak khawatir tentang potensi India mengikuti jejak Uni Eropa (UE) dalam mendiskriminasi produk CPO Indonesia dan Malaysia.

"Solidaritas dan persahabatan yang telah kita bangun dengan India, di mana kita saling memahami, itulah yang penting. Ini berbeda dari negara-negara Barat yang memihak terhadap CPO Indonesia dan Malaysia," kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuusa pada Konferensi Minyak Sayur Berkelanjutan ke-2 yang diselenggarakan di Hotel ITC Maratha di Mumbai, India, pada hari Rabu.

Tahun lalu, India mulai memproduksi CPO sendiri untuk membangun cadangan strategis. Jerry menambahkan bahwa Indonesia akan menyambut India ke Dewan Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit (CPOPC).

"Mengapa tidak?" ujarnya.

Konferensi ini berfungsi sebagai platform bagi Indonesia untuk meyakinkan negara-negara di seluruh dunia bahwa produk minyak kelapa sawit mematuhi standar keberlanjutan, seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO), dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mencari dukungan dari Belanda dan Prancis terkait pencabutan kebijakan EUDR. Permintaan ini diajukan oleh Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan setelah mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Presiden Prancis Emmanuel Macron selama KTT G-20 di India.

Datuk Nageeb Wahab, Wakil Sekretaris Jenderal CPOPC, mengatakan bahwa respons India terhadap perlawanan Indonesia dan Malaysia terhadap diskriminasi CPO Eropa telah bersifat netral. "India tidak memihak pada Eropa atau Indonesia atau Malaysia... India adalah pembeli terbesar kita, tetapi persepsi negatif terhadap minyak kelapa sawit semakin berkembang," kata Datuk Nageeb.

Menurut S&P Global Research, Indonesia dan Malaysia menyumbang sekitar 30 persen dari produksi minyak nabati tahunan dunia sekitar 220 juta ton metrik dan lebih dari setengah dari ekspor minyak nabati dunia.

Menurut Sekretaris Jenderal CPOPC Rizal Affandi Lukman, larangan minyak kelapa sawit dapat membahayakan ketahanan pangan di masa ketidakpastian.

Dia mengatakan bahwa bagi India, minyak kelapa sawit dimaksudkan sebagai pelengkap minyak nabati yang diproduksi secara domestik, bukan untuk bersaing dengannya, untuk memastikan ketahanan pangan dan energi.

“Tanpa keraguan, minyak kelapa sawit adalah bahan baku krusial dalam campuran energi terbarukan, dengan potensi untuk memainkan peran sentral dalam mendukung implementasi Aliansi Biofuel Global,” katanya.

Shatadru Chattopadhayay, Direktur Manajemen Solidaridad Asia, mendesak Uni Eropa untuk implementasi EUDR secara inklusif dalam tiga langkah. Pertama, persentase tertentu impor minyak kelapa sawit dari petani kecil di Indonesia dan Malaysia harus dijamin. Kedua, mendukung petani kecil minyak kelapa sawit dengan memberikan pasar yang terjamin untuk kredit karbon.

"Ketiga, menyelaraskan standar keberlanjutan wajib nasional seperti Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan EUDR," kata Shatadru.