Jakarta. Indonesia mungkin kehilangan pasar minyak sawitnya ke Malaysia jika Jakarta gagal mendapatkan tarif yang lebih rendah dari tetangga dekatnya dalam negosiasinya dengan pemerintah AS, menurut asosiasi produsen.

Dalam putaran tarif barunya yang diumumkan pekan lalu, Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk mempertahankan bea masuk atas barang-barang Indonesia tidak berubah pada 32 persen. Trump, bagaimanapun, memutuskan untuk menaikkan pungutan impor Malaysia sebesar satu poin persentase dalam suratnya yang diformat dengan buruk. Meski begitu, apa yang didapat Malaysia masih jauh lebih rendah iaitu 25 persen.

Indonesia dan Malaysia menyumbang 80 persen dari total produksi minyak sawit global. Amerika Serikat juga membeli minyak sawit dari kedua negara ASEAN ini. Meskipun masih ada waktu untuk negosiasi hingga 1 Agustus, Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) tetap menyilangkan jari bahwa Jakarta akan berakhir dengan tarif yang lebih rendah dari Malaysia.

Kedua negara saat ini tunduk pada tarif dasar 10 persen yang hanya akan naik ke angka yang lebih curam yang disebutkan di atas jika mereka gagal mencapai kesepakatan dengan tim Trump.

Fadhil Hasan, kepala urusan internasional di Gapki, mengatakan pada hari Selasa bahwa sekitar 85 persen impor minyak sawit AS berasal dari Indonesia.

"Jadi jika Trump melanjutkan dengan tarif, AS tentu saja akan mengimpor CPO lebih banyak dari Malaysia daripada Indonesia. Itulah yang kami khawatirkan," kata Fadhil dalam sebuah forum yang diadakan oleh B-Universe Media Holdings di kantor pusatnya di PIK 2.

Data Gapki menunjukkan bahwa ekspor minyak sawit Indonesia menuju AS mencapai 2,2 juta ton pada 2024, senilai sekitar $2,9 miliar.

Statistik resmi menunjukkan bahwa ekspor minyak sawit Indonesia secara keseluruhan mencapai 8,9 miliar dolar AS antara Januari dan Mei 2025. Dari segi volume, Indonesia menjual sekitar 8,3 juta ton minyak sawit selama periode tersebut. Pakistan, India, dan China tetap menjadi pembeli utama Indonesia. Kantor berita Bernama melaporkan bahwa Malaysia menjual 191,000 ton minyak sawit ke AS tahun lalu.

Pasar Baru

Tarif yang membayangi telah memicu diskusi tentang perlunya memperluas ke pasar baru, sesuatu yang diakui Gapki.

Indonesia baru-baru ini membuat kemajuan besar dalam negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa (UE). Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan politik untuk menyelesaikan CEPA pada bulan September.

Meskipun ini adalah kabar baik untuk upaya diversifikasi Jakarta, Fadhil mengatakan bahwa CEPA belum sepenuhnya menyelesaikan hambatan non-tarif Uni Eropa yang telah menghantui industri kelapa sawit Indonesia. Pengusaha itu menyinggung undang-undang anti-deforestasi blok yang akan mengharuskan operator untuk membuktikan minyak sawit mereka tidak berasal dari lahan yang terdeforestasi sebelum mereka dapat memasuki pasar Eropa.

Gapki juga meminta Indonesia untuk mencapai pakta perdagangan dengan pasar lain seperti Turki – sesuatu yang telah dikerjakan pemerintah.

"Diversifikasi perdagangan adalah suatu keharusan di tengah ancaman tarif Trump dan langkah-langkah non-tarif Uni Eropa yang belum selesai. Kita dapat mendiversifikasi ekspor minyak sawit kita ke negara-negara Afrika dan Mediterania. Mungkin, kita bisa mendorong pakta perdagangan dengan Turki. Saat itu, Turki terutama mengimpor [minyak sawitnya] dari Indonesia, tetapi kami kehilangan pasar kami ke Malaysia, hanya karena memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Ankara," kata Fadhil.

Pakta perdagangan itu adalah sesuatu yang telah didiskusikan Presiden Prabowo Subianto dengan mitranya dari Turki, Recep Tayyip Erdoga pada bulan Februari lalu. Kedua pemimpin menyatakan niat mereka untuk mengembangkan kesepakatan perdagangan preferensial terbatas pada tahun 2026. Mereka juga mengincar perjanjian tingkat CEPA yang diharapkan mencakup lebih banyak aspek dalam hubungan ekonomi.

Perjanjian perdagangan bebas Malaysia dengan Turki mulai berlaku pada tahun 2015.